Dalam rangkaian penetapan sebuah program pemerintah harus melalui berbagai tahapan dan persetujuan instansi terkait. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi dan review sebelum ditetapkan, sehingga akan diketahui program mana saja yang tidak sesuai dengan rencana strategis pemerintah maupun rencana prioritas lainnya.

Begitu pula halnya dengan program di Kementerian Agama Republik Indonesia salah satunya yaitu Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan yang dibangun melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara ( SBSN ).

Sesuai dengan alur yang ada, dari berbagai tahapan dan usulan kesemuanya melalui persetujuan dan penetapan oleh Badan Perencanaan Nasional ( Bappenas ) Republik Indonesia. Sehingga kesemua penetapan kebijakan telah melalui kajian yang mendalam serta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pada awal diinputnya RKA-KL Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, alokasi Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan yang dibangun melalui SBSN tahun ini berjumlah 10 lokasi. Namun setelah rapat koordinasi oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia, sekarang menjadi 8 lokasi yang akan dibangun.

Informasi tersebut didasarkan pada Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia nomor B.212/DJ.III.II/Hm.00/01/2018 tertanggal 31 Januari 2018 dan ditanda tangani langsung oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof.Dr.H.Muhammadiyah Amin,M.Ag.

Poin mendasar yang disebutkan dalam edaran itu adalah, agar segera melaksanakan lelang kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia yang mendapatkan alokasi anggaran SBSN kecuali 40 KUA Kecamatan yang disebutkan. Dalam surat tersebut, 2 KUA Kecamatan di Kalbar termasuk yang di relokasi adalah KUA Kec.Selimbau Kab.Kapuas Hulu dan KUA Kec. Simpang Hilir Kab.Kayong Utara.

Selain itu pula pesan penting yang juga diberikan adalah sebuah warning apabila dibulan April 2018 nanti proses lelang belum juga dilakukan, maka akan kembali dilakukan relokasi ke provinsi yang belum mendapat alokasi bantuan SBSN. Tentunya semua provinsi, termasuk Kanwil Kemenag Proinsi Kalimantan Barat segera melaksanakan tahapan yang ditempuh dalam proses lelang barang dan jasa.

Di Hari Jum`at, 2 Februari 2018, setelah disposisi dari Ka.Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat, Kabid Urais Binsyar, Dra.Hj.Isriyah memerintahkan Kasi Pemberdayaan KUA, Aris Sujarwono,MH untuk segera menginformasikan dan menindak lanjuti surat tersebut ke Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten/Kota agar segera dilaksanakan.

Adapun 8 KUA Kecamatan di Kalimantan Barat yang mendapat pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji melalui penerbitan SBSN di Tahun 2018 ini adalah, KUA Pontianak Utara, KUA Sungai Raya Kubu Raya, KUA Teluk Keramat Sambas, KUA Beduai Sanggau, KUA Manis Mata Ketapang, KUA Kec,Sintang Sintang, KUA Sukadana Kayong Utara dan KUA Tanah Pinoh Melawi.

Untuk prototype KUA SBSN Tahun 2018 maupun 2019 dan selanjutnya telah ditetapkan prototype yang standar secara nasional. Selaku Kasi Pemberdayaan KUA, Aris Sujarwono yang juga PIC e-SBSN diruang kerjanya Senin 5 Februari 2019 menyatakan akan segera mensosialisasikan informasi ini ke Kasi Bimas Islam se-Kalimantan Barat berikut standar Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) yang telah ditetapkan. Sehingga usulan yang dikirim untuk SBSN Tahun 2019 mengakomodir semua yang telah di edarkan dari Bimas Islam Kemenag RI.

Semoga dengan bertambahnya alokasi SBSN KUA di Kalimantan Barat akan memperkuat layanan dan kinerja ASN di Kantor Urusan Agama KUA untuk lebih baik melayani dan berdedikasi demi umat, bangsa dan negara. (AS)

Berita: