Setiap Masjid hendaknya menerapkan manajemen pengelolaan masjid, baik yang menyangkut idarah, imarah maupun riayah. Adapun pengertian idarah ialah kegiatan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan.

Sedangkan Imarah ialah kegiatan memakmurkan masjid yakni Peribadatan; pembinaan peribadatan yang terpenting adalah pembinaan bilal dan pembinaan jamaah, Pembinaan Majelis Taklim dan Remaja Masjid, Perpustakaan Masjid, Taman Kanak-kanak/Raudlatul Atfal dan Madrasah Diniyah/MI,

Pembinaan ibadah sosial (zakat, qurban, fardhu kifayah, membantu fakir miskin dan yatim piatu, anak terlantar dan sebagainya), Peringatan HBI (Idul Fitri, Idul Adha dan Qurban) dan Hari Besar Nasional, Pembinaan Wanita, Koperasi (berupa simpan pinjam, konsumsi, jasa dan koperasi serba usaha), Kesehatan (bagi masjid yang mampu dapat membuka poliklinik).

Riayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan dan keindahan masjid termasuk penentuan arah kiblat. Informasi ini disampaikan oleh Pelaksana Bimas Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pontianak, H. Suwarto Dwi Setiawan, SHI, MH.

Hal ini diinformasikan oleh Pak De, biasa Ia disapa dikarenakan pada Rabu (23/3/2016) Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Pontianak kedatangan tamu atas nama Hablil Warid, S.Pd. Kedatangan salah satu Pengurus Masjid Al-Falah ini adalah untuk menanyakan tentang persyaratan pengesahan Pengurus Masjid Al-Falah.

Ketua Pengurus Masjid Al-Falah yang beralamat di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur ini menjelaskan bahwa masa bakti kepengurusan yang lama di tahun ini sudah berakhir jadi diperlukan pengesahan untuk Pengurus Masjid yang baru.

Menanggapi penjelasan dari Pengurus Masjid Al-Falah tersebut, Pelaksana Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Pontianak, H.Suwarto Dwi Setiawan,SHI,MH menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pengurus Masjid.

Menurut Pak De, persyaratan pengajuan pengesahan pengurus Masjid yakni surat permohonan pengesahan pengurus Masjid, berita acara hasil rapat pemilihan pengurus, daftar hadir rapat pemilihan pengurus, foto Coppy SK pengurus yang lama.

Lanjut Pak De, jika SK pengurus yang lama tidak ada, Pengurus Masjid harus melampirkan rekomendasi dari Lurah, Camat dan KUA tempat Masjid tersebut berdomisili.

Tak lupa Pak De meminta kepada Pengurus Masjid untuk melampirkan SK Nomor Induk Masjid (NIM) sebagai kontrol apakah Masjid tersebut sudah teregistrasi atau belum dan juga melampirkan SK perubahan status Surau menjadi Masjid sebagai fungsi kontrol asal muasal pendirian Masjid. ** (Ima/Ptk)

Berita: