Rabu (31/1/2018), salah satu Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Kota Pontianak H Abdul Karim SAg datang ke Seksi PAI Kantor Kemenag Kota Pontianak. Kedatangan Pengawas PAI tingkat TK/SD ini disambut hangat oleh Kepala Seksi PAI, Drs H Ahmad Hanafi MSi di ruang kerjanya. Keduanya kemudian terlihat berbincang-bincang cukup santai. Namun juga terkadang terlihat serius.

Ketika dikonfirmasi kepada Kasi PAI Ahmad Hanafi, ternyata Abdul Karim berkoordinasi dan konsultasi terkait Guru PAI binaannya yang menjadi kepala sekolah dan tidak mengajar lagi. Karena berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2017 jabatan kepala sekolah dianggap sudah memenuhi beban kerja minimal 24 JTM. Akan tetapi, apakah yang bersangkutan masih bisa dan berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi ? Karena yang bersangkutan sudah tidak mengajar PAI.

Terkait hal tersebut Ahmad Hanafi sempat berdiskusi dengan operator Simpatika pada Seksi PAI, Mustafid. Namun ternyata hal tersebut masih menjadi perdebatan di grup Simpatika Kemenag Pusat. Menurut Mustafid, masalah tersebut juga dipertanyakan oleh para operator simpatika seluruh Indonesia. Intinya kasus Guru PAI menjadi Kepsek belum ada kepastian apakah tunjangan sertifikasinya bisa dibayar atau tidak. Karena secara logika, yang bersangkutan tidak mengajar PAI. Kecuali kalau yang bersangkutan masih mengajar PAI.

Namun, jika merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5371 Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Beban Kerja Guru PAI yang bersertifikat Pendidik, pada BAB II yang membahas tentang Beban Kerja GPAI, pada point 2 dinyatakan, “GPAI yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dan diakui telah memenuhi beban kerja guru; dengan ketentuan menyusun dan melaksanakan program pengembangan PAI”.

Walaupun demikian, lanjut Ahmad Hanafi, untuk kepastiannya ia berjanji kepada Pengawas PAI Abdul Karim akan mempelajari lebih lanjut regulasi terkait hal tersebut serta akan mengkonsultasikan masalah tersebut ke Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) Kanwil Kemenag Kalbar. Mudah-mudahan segera mendapatkan titik terang dan kepastian, papar Ahmad Hanafi ramah.*(Sumi/Ptk)

Berita: