Pada tahun ini, Kementerian Agama RI membuat beberapa kebijakan terkait peningkatan layanan Ibadah Haji, pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Drs. H. Ridwansyah, M.Si kepada  612 Calon Jamaah Haji (CJH) Kota Pontianak saat manasik Haji Massal di Aula Masjid Mujahidin Pontianak, 9 Juli 2018.

“Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, rasa nyaman dan rasa aman bagi jamaah haji Indonesia, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia dan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Jamaah Haji Indonesia,” jelas Ridwansyah.

Diantara 10 Inovasi layanan Jamaah Haji Pertama adalah Rekam Biometrik Jamaah Haji yang dilakukan di embarkasi, hal ini diupayakan sejak tahun 2016 dan terealisasi tahun 2018.

Rekam biometriks mencakup 10 sidik jari dan wajah dengan harapan untuk mempersingkat antrian di Bandara Arab Saudi dari 4-5 jam menjadi 1 jam.

Kedua adalah QR Kode Pada Gelang Jamaah Haji yang berisi data jamaah haji yang dapat diakses diaplikasi Haji Pintar. Tujuannya adalah untuk memudahkan petugas dalam identifikasi dan membantu jamaah yang perlu bantuan.

Ketiga adalah Sistem Sewa Hotel secara penuh. Hotel ini menjadi hak penuh jamaah haji Indonesia dan tidak digabung dengan negara lain. Hal ini diharapkan dapat memudahkan dan lebih nyaman saat pemindahan jamaah haji dari Madinah ke Mekkah.

Keempat Penggunaan Bumbu masak dan juru masak dari Indonesia agar sesuai dengan selera dan lidah jamaah haji Indonesia. “Selama ini masakan sering menu Arab, India dan Bangladesh,” jelas Kakanwil.

Kelima Penambahan Layanan Katering, sehingga mulai tahun 2018 ada penambahan makan di Mekkah menjadi 40 kali dari tahun sebelumnya hanya 25 kali. Terdiri dari 20 kali makan siang dan 20 makan malam. Selanjutnya Jamaah disediakan sarapan berupa roti dan disediakan pula kelengkapan minuman dan makanan berupa kecap, saos sambal, gula, kopi dan teh.

Keenam Tanda Khusus Paspor dan Koper diberi tanda berupa warna khusus per rombongan tiap kloter dengan tujuannya untuk menghindari tertukarnya koper sekaligus sebagai tanda sektor dan nomor hotel jamaah.

Ketujuh Porsi Jamaah Wafat Dapat di Ganti Ahli Warisnya dengan syarat : Jamaah wafat tersebut telah ditetapkan sbg jamaah berhak lunas tahun berjalan.

“Untuk tahun ini adalah mereka yang wafat di atas tanggal 12 Maret 2018 sampai masuk asrama haji dan yang berhak menggantikan adalah suami/istri/anak kandung/menantu serta berangkatnya tahun berjalan atau setahun berikutnya,” tambah Ridwansyah.

Kedelapan, pada tahun ini pencetakan visa dilakukan oleh Kemenag sehingga lebih cepat. Sebelumnya pencetakan visa dilakukan oleh Kedubes Arab Saudi yang prosesnya kadang lebih lama.

Kesembilan adalah adanya penempatan Konsultan Ibadah di Arab Saudi. Hal ini disiapkan konsultan ibadah di tiap sektor agar selalu bersinergi dengan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia.

Yang terakhir adalah membentuk Tim Pertolongan Pertama Pada Jamaah Haji (P3Hj) yang terdiri dari petugas layanan umum yang memiliki kemampuan medis. Tim ini diisi oleh petugas dari Rumah Sakit Haji, Prodi Kedokteran UIN Jakarta dan Rumah Sakit TNI/Polri.

Dipenghujung materi Kakanwil memberikan kesempatan kepada JCJH untuk bertanya dalam sesi Dialog. Dalam dialog tersebut Calon Jamaah Haji Kota Pontianak juga menanyakan tentang gambaran pelaksanaan jamaah haji bila bergabung dengan jamaah Provinsi Kepulauan Riau. Menanggapi pertanyaan tersebut Kakanwil menjelaskan bahwa pelaksanaan Haji tidak berubah hanya saja memang ada sedikit kendala terkait komunikasi yang sedikit berbeda, namun secara umum petugas Kloter dan Petugas Kesehatan tidak menjadi Masalah. (Ir-Inmas).