Dalam rangka semakin membumikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 5 Nilai Budaya Kerja Kemenag (Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggungjawab, Keteladanan), yang telah di lounching tahun 2014 yang lalu--bersamaan dengan deklarasi Revolusi Mental Presiden Jokowi--, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Budaya Kerja Penghulu, bertempat di Hotel Cantika Melawi dari tanggal 7 s.d 8 Nopember 2017. Para peserta terdiri dari para Penghulu sekabupaten Melawi dan para pegawai di satker Seksi Haji dan Urusan Agama Islam Kemenag Kabupaten Melawi.

Dalam sambutannya Ketua Panitia H. M. Desi Asiska, S. Sos (Kepala Seksi Haji dan Urusan Agama Islam) mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para penghulu agar mampu tampil sebagai sosok Penghulu yang berintegritas, profesional, inovatif, tanggungjawab dan penuh keteladanan. Pada gilirannya, KUA yang notabene sebagai unit kerja terkecil dan terbawah tetapi mempunyai peran besar sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, diharapkan mampu mengembangkan kinerjanya demi mewujudkan KUA Bersih dan Melayani dengan berbasiskan 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia.

Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi H. Rohadi Fauzi, S. Ag, M. Si. Dalam arahannya, beliau memberikan elaborasi singkat, sederhana, renyah tapi mendalam seputar konsepsi 5 Nilai Budaya Kerja Kemenag disertai dengan contoh-contoh kecil tapi sangat mengena.  Tampil sebagai nara sumber dalam kegiatan ini, antara lain: H. Supardi, S. Ag, Kepala Seksi Kepenghuluan Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwilkemenag Provinsi Kalimantan Barat  dan H. Rusdi Sulaiman, S. Ag, M. Ag dari IAIN Pontianak.

Ada banyak isu-isu penting yang dikemukakan dan menjadi bahasan diskusi di acara ini, antara lain adanya rencana revisi regulasi seperti revisi PMA 46 tahun 2015, Revisi Permenpan No.62 thn 2005 tentang Jabatan Fungsional dengan tujuan agar Penghulu mendapatkan kemudahan dalam pengembangan karir; Revisi KMA 517 thn 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan; — revisi PMA 11 tahun 2007 yang salah satu materinya adalah, menghapus perbedaan persepsi tentang jabatan kepala KUA sebagai tugas tambahan, menjadikan KUA sebagai UPT Ditjen Bimas Islam, menjadikan jabatan kepala KUA sebagai tugas tambahan, menjadikan jabatan kepala KUA menjadi fungsional dan bukan struktural.

Rencana revisi berbagai aturan ini, tentu sangat disambut baik mengingat selama ini masih adanya tumpang tindih aturan antara satu dengan yang lain yang berakibat terjadinya perbedaan pemahaman berkaitan dengan kepenghuluan dan lainnya. Semoga acara ini dapat memberi manfaat yang sebesar besarnya bagi upaya peningkatan kompetensi dan kinerja penghulu demi membangun terciptanya 5 Nilai Budaya Kerja Kemenag. (HR)

Berita: