Penyelenggaran pendidikan merupakan suatu keharusan dalam kehidupan bernegara. Sebab pendidikan menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa yang berwujud sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu pendidikan dituangkan secara jelas dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan negara dalam bidang pendidikan.

Mengingat fungsi evaluasi yang sangat strategis dalam bidang pendidikan, sudah semestinya evaluasi dilakukan pada setiap tingkat penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari tingkat sekolah, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat. Pemerintah pusat sebagai penyelenggara pendidikan tertinggi, memiliki kepentingan untuk mengetahui keberhasilan program pendidikan secara nasional. Untuk hal tersebut, pemerintah pusat perlu juga melakukan evaluasi, yang dikemas dalam bentuk Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional merupakan suatu kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik, yang dilakukan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. UN sebagai alat pengendalian mutu lulusan (quality control) dari setiap satuan pendidikan, memiliki fungsi antara lain (1) sebagai pemacu sekolah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki mutu sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan, (2) sebagai daya dorong yang kuat untuk menumbuhkan daya kompetitif sekolah, dalam rangka mewujudkan sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, serta (3) sebagai perekat antar daerah di era otonomi dalam mewujudkan adanya satu sistem pendidikan nasional.

Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk (a) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan, (b) seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (c) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, serta (d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Khusus dalam penyelenggaraannya, Ujian Nasional dikoordinasikan dari tingkat pusat sampai daerah, yang kebijakannya telah diatur dalam Peraturan Menteri. Sedangkan teknis pelaksanaan UN diatur dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional. Dalam POS tersebut dijelaskan tugas dan tanggung jawab penyelenggara UN dari Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, sampai pada Tingkat Sekolah.

Ujian Nasional UN tingkat SMA/MA 4 April-6 April 2016 telah ditetapkan oleh pemerintah dan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan pada periode tahun ajaran dan kalender pendidikan 2015-2016 .Jadwal lengkap pelaksanaan unas tingkat SMP SMA sederajat tahun 2016 ini telah tercantum d an juga tertuang dalam POS UN 2016 Prosedur Operasional Standar yang dikeluarkan oleh BSNP.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sintang Drs. H. Abd. Aziz aL bersama dengan Kasi Madrasah H. Anang Nurkhalis, SE,S. HI pada Hari Senin tanggal 4 April Melakukan Peninjauan Langsung Pelaksanaan UN di MAN Sintang dan MA Al MAArif Sintang . Pelaksanaan UN di Sintang berjalan dengan Lancar sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh Panitia UN. Hadir juga dalam Kegiatan tersebut Wakil Bupati Sintang bersama Kepala SKPDKab. Sintang Ujian Nasional tetap seperti tahun 2015 .