Menyikapi isu yang beredar mengenai salah satu Trevel Haji dan Umrah Solusi Balad Lumampah (SBL) beberapa minggu terakhir ini, akhirnya Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Kalbar mengundang Kepala Cabang PT. SBL Kalimantan Barat  untuk klarifikasi masalah tersebut, Jum’at, 2 Februari 2018.

Kepala Bidang PHU yang diwakili Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah H. Joko Winardi menuturkan bahwa isu tersebut juga menjadi perhatian Kementerian Agama untuk di klarifikasi tentang keberadaan dan program SBL di Pontianak, sehingga keresahan dimasyarakat dapat diminimalisir.

“Kami sengaja mengundang pengurus SBL Kalimantan Barat untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi terhadap layanan Haji dan Umrah yang beranggotakan ribuan calon jamaah umrah maupun Haji,” jelas Joko

Dalam pertemuan tersebut Kepala Cabang PT. SBL Pontianak, Robi Zulenda menemui H.Joko dan stafnya, Zainul memaparkan secara singkat kronologis terjadinya proses tertundanya ribuan calon jamaah umrah yang telah mendaftar di SLB.

Robi kemudian menjelaskan bahwa Solusi Balad Lumampah (SBL) adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan Umroh dan Haji, dengan memberikan berbagai macam kemudahan kepada masyarakat atau calon jamaah, dari Kemudahan Pendaftaran, Pilihan Pembayaran, dan Membantu Kesejahteraan Jamaah, dengan sebuah konsep Inovatif yang digabungkan dengan Teknologi E-Commerse.

Solusi Balad Lumampah didirikan pada tahun 2011 di Bandung, dalam perjalanannya dan seiring berkembangnya perusahaan, Solusi Balad Lumampah berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat luas calon jamaah, untuk mewujudkan ibadah ke Tanah Suci, maka dalam memasarkan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah Umroh dan Haji, Solusi Balad Lumampah membuat suatu Program yang diberi nama “Sahabat SBL” sebagai bentuk inovasi strategi pemasaran, sekaligus menjadi bagian upaya dari perusahaan untuk bisa ikut membantu dalam mensejahterakan para jamaahnya.

Tetapi di tengah tingginya animo masyarakat untuk berumrah dengan makin meningkatnya jumlah pendaftar, pihak SBL sedikit kewalahan untuk menampung keinginan tersebut. Sehingga menurut Robi, jumlah jamaah yang diberangkatkan melebihi jumlah kuota yang seharusnya. Disisi lain, pihak Manajemen Keuangan SBL salah memperhitungkan mengenai hal ini dan menyebabkan labilnya keuangan SBL yang berakibat tertundanya keberangkatan jamaah yang selanjutnya.

Sebelumnya dari Kemenag Pusat telah memanggil pihal SBL yang berpusat di Bandung bersama untuk memberikan klarifikasi mengenai tertundanya keberangkatan para jamaah dari jadwal sebelumnya. Dan Pemilik PT. SBL yang juga Direktur Utama Aom Juang Wibowo sudah diamankan oleh Pihak Berwajib.

Robi selaku Kepala Cabang PT. SBL Kalbar sudah melakukan koordinasi dengan kantor Pusat yang terletak di Kota Bandung. Dan pihak SBL sendiri khususnya Aom Juang mengaku mempunyai itikad baik untuk menjual aset tanah dan bangunan yang dipunyai SBL untuk memberangkatkan para jamaah yang belum berangkat.

Selain informasi tersebut, pada pertemuan tersebut Kementerian Agama Kalbar juga menerima data calon jamaah umroh Kalbar yang belum diberangkatkan berikut bukti penerimaan dan setoran dana jamaah Kalbar ke PT. SBL Pusat. Berdasarkan data tersebut pada bulan Januari 2018 terdapat 23 jemaah dari Kalbar yang sudah diberangkatkan dan 173 jemaah yang belum berangkat dan paspornya sudah ada di kantor Pusat PT. SBL dengan masa keberangkatan bulan Februari s/d Mei 2018. Secara keseluruhan total jamaah dari bulan Januari s.d Mei 2018 sebanyak 331 jamaah.

Sebelum menutup pertemuan tersebut, Joko kemudian mengungkapkan bahwa pihak Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Kalbar menerima daftar para jamaah tersebut sebagai klarifikasi pengurus dan kemudian akan dilaporkan ke Kemenag Pusat.

“Kami berharap agar kejadian ini bisa menjadi pelajaran dan tidak terulang pada travel lainnya”, ujar joko. Selain itu diharapkan pula kepada Kepala Cabang PT. SBL Pontianak untuk tetap berkoordinasi dengan para agen/perwakilan di daerah untuk melindungi kepentingan calon jemaah. (welsi)

Berita: