Mempawah. Serangkain kegiatan audit Syariah Akreditasi lembaga zakat di laksanakan di Kemenag Mempawah dari tanggal 21 September 2018 dimulai dengan penyampaian informasi kepada Baznas Kabupaten Mempawah. Selanjutnya pendampingan dari tim Kemenag Kabupaten Mempawah 28 September 2018. Audit dilaksanakan pada 1 - 3 Oktober 2018 oleh Tim Kanwil Kemenag Kalbar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sudah tegas diatur bahwa badan atau lembaga amil zakat harus melakukan dua audit, diantaranya audit keuangan dan audit syariah.

Menurut Kepala Kemenag Mempawah H. Kamaludin bisa saja dari aspek pengumpulan, penyaluran, pendistribusian dan pelaporan keuangan benar, tapi dari sisi audit syariah ternyata belum sesuai. "Jadi, audit syariah bagi OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) menjadi sangat penting. Karena bagi muzaki, mereka pasti ingin kepastian apakah zakat yang mereka tunaikan dikelola dengan baik dan sesuai syariah", zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga sangat terkait dengan ketentuan Syariah. Karena itu, regulasi audit syariah untuk program zakat akan sangat bermanfaat. "Zakat ini kan rukun Islam dan sangat terkait dengan ketentuan syariah. Jadi saya pikir ini akan sangat bermanfaat dan harus ditaati dengan sebaik-baiknya," kata H, Kamaludin kepada pengurus Baznas Kabupaten Mempawah.

Kepala Bidang Penais Zakat Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat pada brainstroming sebelum dilakukan audit syariah, menegaskan bahwa dalam pengelolaan zakat juga harus dipastikan bahwa alokasi biaya operasional tidak boleh terlalu besar. Karena, hal itu dapat mengurangi dana zakat yang seharusnya bisa maksimal didistribusikan dan didayagunakan untuk para mustahik.

Ini juga menjadi konsen audit syariah. Betul-betul harus diatur bagaimana alokasi biaya operasional dana zakat tidak lebih dari persentase yang telah ditentukan syariah. "Ini tentu kan harus ada. Jadi, yang tak muncul dalam audit keuangan disempurnakan dalam audit syariah," audit syariah yang dilakukan Kemenag melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam ini, yang di daerah diwakili Kabid Zakat Wakaf Kanwil akan berdampak positif terhadap upaya penataan dan pengelolaan zakat oleh OPZ.

Dalam rangka melakukan proses penataan yang lebih profesional kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, audit syariah ini sangat positif-konstruktif untuk memajukan dunia zakat, audit syariah mendorong profesionalisme OPZ dan menjamin peningkatan mutu manajemen pengelolaan zakat.

"Dengan audit syariah ini, OPZ bisa lebih teruji. Demikian juga aspek transparansi dan akuntabilitasnya pasti meningkat," Audit syariah, sepenuhnya ada di Kementerian Agama, sedangkan Baznas dan LAZ adalah objeknya. Regulasi ini disambut baik oleh Baznas dan LAZ, karena semakin menguatkan kepercayaan masyarakat kepada OPZ.

Kaharudin  menambahkan, dengan audit syariah maka semua proses pengelolahan zakat dipastikan sesuai fikih, baik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai asnaf yang ditetapkan Alquran dan hadis.

Dengan demikian, para muzaki semakin nyaman menunaikan zakat ke Baznas dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Sebaliknya, OPZ lebih aman dan nyaman dalam mengelola dana zakat, ucap dia. Audit syariah menjadi penyempurna audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang setiap tahun dijalani Baznas dan LAZ dengan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bertambahnya kepercayaan masyarakat kepada OPZ juga akan berdampak terhadap peningkatan pengumpulan zakat di masing-masing institusi filantropi Islam, sebagaimana tampak pada tren tahunan peningkatan pengumpulan zakat nasional, kata dia. Ini untuk mewujudkan pelayanan dan pengelolaan zakat yang terpercaya, aman, nyaman dan sesuai syariah, tutur dia. (Siradj/Mpw)

Berita: