Oleh Sholihin H. Z.

Pendidikan adalah hak setiap warga negara, dengan pendidikan diharapkan terjadinya perubahan pola pikir (mainstream) atau cara pandang dan dengannya  perubahan ke arah kemajuan akan menjadi kenyataan.  Ia merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Berhasil tidaknya tujuan dapat dilihat pada output  yang dihasilkan. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, pendidikan dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, adanya sinergisitas  antara bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya.

Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa  kemerdekaan memiliki  sebuah janji untuk (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia pemerintah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seluruh elemen bangsa, wajib ikut serta mewujudkan visi mulia ini. Semangat ini juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari dua dasar pijakan pendidikan (UUD 1945 dan UU No. 20/2003) di atas mengisyaratkan beberapa hal, 1) pendidikan adalah proses sadar yang terencana 2) pendidikan dirancang supaya peserta didik dapat aktif, dan  3) pendidikan bukan mematikan ide, gagasan dan kreatifitas anak tapi sebaliknya sebagai sebuah upaya untuk mengembangkan potensi dirinya baik potensi keagamaan, potensi penguasaan diri maupun potensi pengembangan keterampilannya.

Sederhananya, dapat dikemukakan tentang perlunya pembinaan yang sistematis dan bermakna bahwa pendidikan di Indonesia harus diarahkan kepada terbinanya manusia yang dirumuskan dalam tujuan di atas.

Dalam kaitannya dengan tulisan ini, maka komitmen pada usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terwujudnya generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas menjadi harapan bersama setidaknya menekankan pada pentingnya pendidikan untuk anak bangsa ini. Pendidikan setidaknya hingga saat ini masih dianggap menjadi solusi dalam menyelesaikan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Dampak dari seriusnya pembenahan pendidikan akan memberi pengaruh pada watak dan karakter sebuah bangsa. Bukankah pendidikan adalah mengubah cara pandang seseorang terhadap masa depan. Ingin melihat Indonesia masa depan maka lihatlah bagaimana proses pendidikan saat ini. Ternyata jayanya sebuah bangsa tidak hanya dilihat dari sumber daya alamnya saja, namun juga sumber daya manusia menjadi peran penting dalam pengolahannya. Karena itu pendidikan sebagai upaya mendewasakan manusia menjadi landasan majunya sebuah bangsa.

Anies Baswedan dalam sambutannya untuk buku Gurunya Manusia (Munif Chatib, 2014: xiii) menyebutkan bahwa pendidikan yang berkualitas akan mampu mencetak generasi masa depan yang juga berkualitas. Beliau mencontohkan, pada 1960-an, Korea Selatan menjadi negara berkembang yang tidak diperhitungkan. Namun saat ini, Korea Selatan menjadi negara industri yang diperhitungkan dalam percaturan global. Kesuksesan ini lewat kerja keras di bidang pendidikan. Kita lihat  juga negara tetangga Malaysia, yang di era tahun 1970-an masuk dalam kategori negara berkembang  bahkan masih tertinggal dibandingkan dengan Indonesia. Banyak pelajar Malaysia yang menuntut ilmu di Indonesia. Bahkan beberapa guru diperbantukan mengajar di Malaysia. Sekarang, Malaysia termasuk salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di Asia.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini institusi yang menangani bidang pendidikan khususnya Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islamnya memiliki tanggung jawab dan komitmen guna mewujudkan visi bangsa ini.

Mulianya cita-cita yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 di atas, diwujudkan dengan disediakannya anggaran pendidikan oleh Pemerintah Indonesia dengan menganggarkan Rp 49, 2 triliun untuk tahun anggaran 2016, atau menempati posisi keenam setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran Rp 104,1 triliun, Kementerian Pertahanan dengan Rp 99, 5 triliun, Kepolisian RI dengan Rp 73 triliun, Kementerian Kesehatan dengan 63, 5 triliun dan Kementerian Agama dengan Rp 57, 1 triliun.

Namun untuk tahun Anggaran tahun 2017 terjadi penurunan untuk pendidikan yakni sebesar Rp 39,82 triliun.  Ini adalah hasil kesepakatan antara Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan anggaran tahun 2017 difokuskan pada empat hal lainnya, yaitu rehab sekolah dan ruang kelas, pembangunan laboratorium sekolah dan perpustakaan sekolah, pemberian tunjangan profesi guru non-PNS, dan pendampingan 74-ribu sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum 2013.

Bersama dengan instansi terkait dalam hal ini Kementerian Agama, anggaran sebesar itu untuk satu kementerian tentu jumlah yang besar namun tentu ini tidak mudah mengingat sebaran sekolah dan madrasah yang ada dimana-mana hingga ke pelosok yang terkesan terisolir ditambah lagi memang kondisi di lapangan menunjukkan adanya sekolah-sekolah yang dari segi bangunan saja tidak mencerminkan bangunan sekolah yang jauh dari representatif dan tentu akses transportasi dan jauhnya jarak tempuh menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius.

Kondisi di Lapangan

Sutria, seorang guru SMK 1 di Tebas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dalam sebuah tulisannya di Harian Pontianak Post mengklasifikasikan empat kondisi anak-anak yang sedang belajar di sekolah-sekolah. Keempat kondisi tersebut berdasarkan pengamatannya di lapangan yakni (1) anak-anak usia sekolah yang berminat untuk sekolah dengan ekonomi yang mendukung, (2) anak-anak usia sekolah yang berminat untuk sekolah namun ekonominya kurang mendukung, (3). anak-anak usia sekolah yang tidak berminat sekolah tapi ekonominya kuat, (4) anak-anak usia sekolah yang tidak berminat sekolah dan ekonomi yang tidak mendukung. 

Keempat kondisi ini memiliki dampak yang berbeda-beda dalam hubungannya dengan sebaran pendidikan yang merata dan meluas. Pendidikan akan berjalan dengan lancar manakala adanya minat dan keinginan untuk sekolah dari anak itu sendiri dan didukung oleh orang tua yang faham tentang pendidikan pendidikan ditambah lagi dengan keadaan ekonomi yang mendukung. Pada klasifikasi kedua, ada anak yang semangat untuk sekolah, keinginan mewujudkan cita-cita dengan sekolah setinggi-tingginya selalu menggebu-gebu namun kondisi ekonominya pas-pasan, keadaan keuangannya tiak mendukung maksimal, tetapi kondisi ini –menurut penulis- masih dapat diatasi dan dikalahkan oleh  keinginannya untuk sekolah. Pada kondisi ini, banyak kisah-kisah inspiratif yang dapat dijadikan panutan, bagaimana seorang anak desa yang karena semangat belajarnya tinggi akhirnya ia sukses. Hal ini menunjukkan bahwa terbatasnya ekonomi kadang bagi sebagian orang tidak menjadi penghalang tapi sebagai pemacu untuk sukses.

Untuk klasifikasi ketiga, anak-anak usia sekolah yang tidak berminat sekolah tapi ekonominya kuat. Ini adalah kategori anak yang tidak diberikan arahan tentang pentingnya proses pendidikan dan belajar salah satunya karena mereka terbiasa serba ada dengan pola hidup yang manja. Sebabnya bisa kemauan dan keinginan mereka yang diturutkan, hasrat dan niatnya yang selalu dipenuhi sehingga merasa bahwa sekolah akan mengungkung kebebasan mereka. Kondisi ini meskipun tidak baik untuk masa depan mereka tetapi pada beberapa tempat dapat ditemukan. Hal yang perlu disampaikan dan difahamkan kepada mereka adalah perjalanan hidup yang masih panjang, usia yang masih muda sementara harta kekayaan jika tidak ditangani dengan baik akan habis begitu saja tanpa punya nilai manfaat sedangkan ilmu akan dapat membuat hidup lebih terarah dan jalan yang lebih mudah.

Klasifikasi terakhir adalah yang memprihatinkan sekaligus menyedihkan yakni  anak-anak usia sekolah yang tidak berminat sekolah dan dengan ekonomi yang tidak mendukung. Tidak adanya keinginan untuk sekolah, ekonomi yang pas-pasan bahkan tergolong sangat miskin merupakan sebab tidak terjadinya perubahan ke arah kemajuan. Keluarga atau siapapun dengan kondisi ini harus dibantu untuk diberikan pencerahan dan bantuan berupa pemahaman dan bantuan fisik supaya terjadi perubahan pola fikir setidaknya keinginan untuk bersekolah tetap ada dalam hati mereka.

Lain lagi jika kita kita lihat kondisi belajar di tanah air ini dengan  gedungnya yang jauh dari kata layak dan representatif sebagai sebuah gedung belajar.

Demikian juga karena sangat terbatasnya transportasi dan komunikasi sehingga anak-anak harus menyeberangi sungai atau menempuh perjalanan darat yang jauh untuk dapat tiba di sekolah yang pastinya memerlukan waktu yang lama  dan ekstra hati-hati. Dengan jarak tempuh antara rumah mereka dengan sekolah hingga berkilometer dengan kondisi jalan yang masih bebatuan.

Belum lagi ketika ada satu guru harus mengajar 111 siswa SD seperti halnya di Desa Suluh Tembawang, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, dan kondisi ini tidak menutup kemungkinan ditemukan di belahan provinsi lain di negeri ini. Bahkan ada siswa yang di sekolah diajarkan teori teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sementara tidak seorang siswapun pernah melihat komputer secara langsung. (Affandi, 2013, https://pandifkipuntan.wordpress.com/2013/12/01/potret-pendidikan-di-daerah-perbatasan-terdepan-sekaligus-terbelakang-2/)

Berbagai keadaan di atas, membuat kita bertanya-tanya, apakah anggaran yang selalu dikucurkan untuk pendidikan anak bangsa sudah tepat sasaran dan sesuai target? Dan ini akan sampai pada pertanyaan apakah pendidikan yang diprogramkan juga sudah menjangkau hingga ke daerah 3T (Terpencil, Terluar dan Tertinggal), apakah pendidikan sudah merata ke semua bagian di tanah air ini dan apakah sudah mewakili rasa keadilan anak bangsa lainnya?

Pendidikan Untuk Semua

Nawacita atau sembilan program prioritas Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kalla diantaranya adalah prioritas program pendidikan dan kebudayaan. Untuk program ini meliputi enam program prioritas yakni penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, kemudian prioritas dalam hal akses dan kualitas pendidikan, selanjutnya prioritas ketiga adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, berikutnya meningkatkan dan penguatan pelestarian dan diplomasi budaya, prioritas kelima adalah peningkatan dan penguatan pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa melalui pengembangan kosakata, penyebarluasan Bahasa Indonesia di luar negeri dan prioritas terakhir adalah penguatan tata kelola dan pelibatan publik.

Hal ini makin diperjelas dengan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 – 2019 yakni mewujudkan akses pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan. Pendidikan yang meluas bermakna bahwa akses pendidikan harus dapat dinikmati seluas-luasnya, baik luas secara geografis maupun luas dalam arti siapapun dan dimanapun dapat menikmati pendidikan dengan seharusnya dan sewajarnya.

Luas Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak  258.316.051 jiwa dan dengan luas wilayah 1.904.569 km2  ini jika dilihat dari empat penjuru maka batas wilayah berdasarkan letak astronomis wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau We, sedangkan wilayah Indonesia paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur, sementara wilayah Indonesia yang paling barat yaitu pulau We di ujung utara Pulau Sumatera dan paling timur adalah Kota Merauke.

Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini meskipun sangat berpengaruh terhadap sebaran komponen pendidikan baik itu pendidik, tenaga pendidik hingga fasilitas pendidikan lainnya namun tetap menjadi bagian yang terpenting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Siti Irene Astuti Dwiningrum dalam bukunya Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan (2011: 12) menyebutkan bahwa yang termasuk permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Rendahnya mutu ini salah satunya karena penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik  sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokratis yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat.

Adanya pembagian wewenang antara pusat dan daerah namun tetap dalam bingkai mencapai tujuan pendidikan nasional adalah alasan utama untuk adanya pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Program pemerintah dengan menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan, ada juga beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya seperti Bantuan Biaya Mahasiswa (BBM) dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) atau BIDIKMISI  adalah kebijakan positif dan memihak untuk meringankan beban anak-anak bangsa sehingga mereka yang kesulitan secara finansial tetap dapat mengikuti dan melanjutkan pendidikannya dan ini adalah wujud komitmen pemerintah supaya akses pendidikan dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. 

Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga untuk dapat memperoleh pendidikan. Pendidikan yang merata dimaksudkan bahwa akses pendidikan dapat diterima oleh semua anak di negeri ini, anak usia sekolah harus tetap bersekolah, anak yang berkebutuhan khusus juga harus mendapatkan akses pendidikan yang mudah. Intinya pendidikan harus dapat dinikmati semua anak. Tidak ada perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya dalam hal penerimaan dan penyerapan pengetahuan (transfer of knowledge) termasuk di dalamnya tidak ada perbedaan penyikapan terhadap satu anak dengan anak lainnya. Tidak boleh ada persepsi pada sekolah yang dipandang hanya untuk orang-orang borjuis. Kesempatan memperoleh pendidikan tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama dan batasan geografis. Tidak boleh ada perbedaan sikap dalam melayani anak-anak bangsa, bukankah hasil pendidikan tidak dinikmati untuk saat ini saja tapi untuk kejayaan pada 10, 20 dan mungkin 50 tahun yang akan datang.

Pendidikan yang pilih kasih, pendidikan yang tidak merata sesungguhnya hanya akan menyisakan berkumpulnya anak-anak bangsa yang tidak Indonesianis, adanya anggapan anak tiri karena tersedianya komponen pendidikan (fasilitas, kebijakan pemerintah, kualitas tenaga pendidik, kesejahteraan tenaga pendidik, dan kualitas prestasi siswa) secara maksimal hanya pada daerah tertentu, akibat inilah sesungguhnya yang dikhawatirkan. Pendidikan yang merata adalah persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tidak menumpuk pada satu wilayah, adalah pendidikan yang bisa diakses siapapun, Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 

Berkeadilan menjadi azas pendidikan agar tidak terjadi penumpukan dan sentralisasi pusat-pusat pendidikan. akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Dalam hal para pengambil keputusan di level nasional tentu sesuatu yang harus dan wajar dalam rangka menjaga kebersamaan komitmen dan kesamaan tujuan nasional, namun jika pada tataran operasional yang terjadi adalah sentralisasi itu tadi, maka tidak menutup kemungkinan letupan-letupan berupa tuntutan-tuntutan akan terjadi.

Mencermati kekhawatiran tidak meluas dan meratanya pendidikan di negeri ini bisa disebabkan karena beberapa hal diantaranya:

1. Penyebaran tenaga pendidik yang tidak proporsional

Setiap tenaga pendidik selalu menginginkan ditempatkan di wilayah kota atau berdekatan dengan perkotaan, karena fasilitas dan sarana yang ada di kota lebih lengkap, tertata dan ada nilai gengsi bagi tenaga pendidik jika ditempatkan di wilayah perkotaan. Hal ini harus diperkecil dengan mengingatkan kembali akan ikrar bersedia ditempatkan di wilayah manapun di negeri ini, selain itu dengan cara memberi stimulus yang sama dengan apa yang ada di kota misalnya mengadakan diklat, workshop dan sayembara atau lomba peningkatan kompetensi guru. Distribusi yang tidak proporsional semacam menjadi persoalan tambahan padahal jelas dapat ditemukan dilapangan, misalnya ada satu sekolah yang kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu akhirnya diberikan tugas tambahan lainnya yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan.

2. Lemahnya kompetensi guru

Guru menjadi faktor yang paling penting dalam proses transformasi nilai-nilai, kurikulum apapun yang dijadikan acuan, selengkap apapun media jika tidak dikendalikan dan dimediasi oleh guru, maka tujuan institusi dari lembaga itu sulit untuk tercapai. Menurut Anies Baswedan, seorang guru mesti menguasai dua konsep dasar yaitu kepengajaran (pedagogi) dan kepemimpinan. Seorang guru harus mengerti dan dapat mempraktekkan dasar-dasar pedagogi yang efektif. Faham tentang metode dan strategi, penguasaan kelas, hingga pola pikir yang konstruktif agar tujuan pendidikan tercapai. Demikian juga dalam hal kepemimpinan, menjadi hal yang tidak terelakkan bagi seorang guru, saat ia berkomunikasi di kelas akan nampak sekali jiwa kepemimpinan seorang guru, adanya job description yang jelas dan pembagian peran yang terarah menunjukkan guru memainkan peranan yang urgen dalam hal kepemimpinan di kelas.

Guru yang hanya datang, duduk, drill tanpa ada nilai plus bagi kelas maupun peningkatan kemampuannya akan bekerja seperti buruh pabrik, rutin dan kaku. Guru-guru yang berhasil mengembangkan dirinya adalah mereka yang tidak puas dengan kondisi yang ada, perubahan menjadi semangat hidupnya. Guru semacam ini yang harus ditumbuhkembangkan di daerah-daerah supaya daerah juga punyai nilai tambah bahkan nilai jual bagi daerahnya. Apalagi di era teknologi yang serba mudah ini, informasi dalam sekejap dapat ditemukan.

Beberapa prestasi justru di raih oleh madrasah atau warga sekolah yang notabenenye berasal dari daerah atau kabupaten. Sebagai contoh MTsN Mempawah Hilir, Kalimantan Barat yang meraih Sekolah Adiwiyata atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan terbaik tingkat SMP di Kalimantan Barat untuk tahun 2016. Mau atau tidak itu kata kuncinya. Adanya stimulus dan respon yang menjanjikan dapat menjadi celah untuk memunculkan tenaga pendidik yang menguasai kompetensi dan keterampilan sebagai seorang guru.

3. Lambannya pembenahan infrastruktur misalnya akses jalan menuju lokasi sekolah, jalan yang rusak parah dan gedung yang sangat tidak layak. Ringkasnya tidak tersedianya prasarana pendukung untuk kelancaran proses pendidikan. Bagaimana akan berminatnya tenaga pendidik menuju lokasi jika yang ada adalah kondisi lapangan seperti di atas. Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggerakkan pendidikan adalah salah satu alternatif pemecahan tidak meratanya akses pendidikan. Hal demikian supaya tenaga pendidik dan siapapun yang ditugaskan tetap merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari  upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Lemahnya kompetensi guru berdampak pada adanya guru yang bekerja bukan karena  keahliannya. Sementara guru adalah profesi yang memerlukan keahlian, ada sertifikat profesinya, ada diklatnya, jelas program peningkatan kompetensinya dan lain-lain. Jika guru hanya dijadikan sebagai pekerjaan sekedar atau sambilan maka yang terjadi tidak jelasnya kemana arah tujuan pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing. Jelas, ini berpengaruh pada saat transfer pengetahuan dan pembentukan karakter anak-anak. Mengapa? Karena diajar oleh mereka yang lemah sekali dalam hal penguasaan kompetensi guru. Kompetensi guru misalnya kompetensi kepribadian hendaknya menjadikan prosesi guru sebagai panggilan hati, sebagai profesi mulia dengan cita-cita yang mulia pula.

Pendidikan yang meluas, merata dan berkeadilan sudah ditegaskan dan diamanatkan oleh Undang-Undang 1945, hanya bahwa hendaknya ia tidak hanya sebatas wacana pada spirit dan semangat tapi bagaimana ia diwujudkan dalam bentuk yang lebih nyata. Seluruh komponen harus menyatukan gerak langkah dan mendekatkan persepsi untuk mempersiapkan generasi masa depan. Membenahi pendidikan saat ini untuk kejayaan masa depan. Jayalah Indonesiaku. Semoga**

 

Daftar Pustaka

Afifudin dan Irfan Ahmad Zain, 2012, Perencanaan Pembelajaran, Bandung: Rayon Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Bandung

Affandi, 2013, https://pandifkipuntan.wordpress.com/2013/12/01/potret-pendidikan-di-daerah-perbatasan-terdepan-sekaligus-terbelakang-2/

http://nasional.kompas.com/read/2015/11/02/20094921/Ini.10.Kementerian. dengan. Anggaran.Tertinggi.dalam.APBN.2016

http://www.budilaksono.com/2016/10/anggaran-pendidikan-tahun-2017-rp-3982.html

http://www.kompasiana.com/uswahqonitah/kondisi-pendidikan-indonesia_ 57b9ebbf917a61f311bf25d8

http://murihwidodo.blogspot.co.id/2012/09/perbandingan-pendidikan-indonesia-dan.html

http://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/visi-dan-misi

http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/

https://indah611.wordpress.com/2016/04/13/kondisi-geografis-dan-penduduk...

Munif Chatib, 2011, Gurunya Manusia, Bandung: Mizan Pustaka

Rijal, 2016, http://www.rijal09.com/2016/03/pemerataan-pendidikan-di-indonesia.html

Sholihin H.Z.  2017, http://www.pontianakpost.co.id/anakku-sukses-milik-orang-yang-ulet.

Sholihin H. Z. 2015, Pendidikan di Persimpangan Jalan, Pontianak: IAIN Press.

Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sutria, 2016, http://www.pontianakpost.co.id/inikah-potret-pendidikan-kita

www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/09/6-program-prioritas-pendidikan-dan-kebudayaan

Penulis Opini: 
Sholihin H. Z.