Kamis, 13 Juni 2013, 14:25 –
Sosialisasi UU Pengelolaan zakat

Dalam rangka mensoisialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat secara professional, maka Bidang Peneragan Agama Islam Zakat dan Waqaf Kanwil Kementerian Agama Profinsi Kalimantan Barat menggelar dua kegiatan secara bersamaan yaitu Sosialisasi UU Pengelolaan zakat, dan Orientasi, Konsultasi Pengelolaan Zakat Produktif Tahun 2013 Dua kegiatan tersebut diikuti oleh 60 orang peserta dari Kabupaten/Kota Sekalimantan Barat yang terdiri dari Peserta sosialisasi UU Pengelolaan Zakat 30 orang dan Peserta Orientasi dan Konsultasi Pengelola Zakat Produktif sebanyak 30 orang. Sedangkan tempat pelaksaanaan kegiatan tersebut di Hotel Orchad Pontianak dari tanggal 12 s.d 14 Juni 2013.Dalam Laporan yang disampaikan oleh ketuapanitia pelaksana, Syarif Mahmd, SH, Dasar Pelaksanaan Sosialisasi UU Pengelolaan zakat, Orientasi dan Konsultasi Pengelolaan Zakat Produktif Tahun 2013 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, KMA nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan PMA Nomor 13 tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.Syarif juga menyampaikan bahwa maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan koordinasi kepada pengelolaan zakat dan lembaga zakat agar professional, akuntabel dan transparan dalam pengelolaan zakat.Kegiatan Sosialisasi UU Pengelolaan zakat, dan Orientasi, Konsultasi Pengelolaan Zakat Produktif Tahun 2013 dibuka oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat H. M. Husain D Mahmud. Dalam arahannya Husain menyampaikan bahwa pengelolaan zakat secara nasional belum deikelola secara maksimal, oleh karena itu diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang UU pengelolaan zakat, mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kabupaten/Kota, meningkatkan professional SDM pengelolaan zakat, mampu memberdayakan dana zakat secara maksimal sehingga kepercayaan masyarakat (Muzakki) kepada organisasi/lembaga pengelola zakat dapat meningkat dan dapat menyatukan langkah dan persepsi dalam mengelola zakat agar efektif dan efesien.Selain itu Husain berharap agar dalam proses kegiatan ini peserta proaktif dalam diskusi sehingga waktu diskusi diperbanyak disbanding penyampaian materi, hal ini diharapkan agar segala permasalahan yang ada didaerah dapat dirangkum untuk dicari solusi terbaik dalam penyelesainnya, sehingga pengelolaan zakat khususnya di Kalimantan Barat dapat dikelola secara benar dan professional yang pada akhirnya zakat dapat difungsikan sebagai dana social yang dapat membantu fakir miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya.

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.074187 detik
Diakses dari alamat : 10.1.7.64
Jumlah pengunjung: 780309
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.