Kamis, 27 Juni 2013, 10:49 – Kankemenag
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013

Hari kedua kegiatan Sosialisasi Aplikasi Data Perencanaan Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Kanwil Kemenag Prov.Kalbar pada hari selasa 25 Juni 2013 di Hotel Kapuas Dharma Pontianak, antaralain materinya Tata Cara Revisi Anggaran. Adapun Narasumbernya adalah Moch. Fahrudin (Staf Kanwil DJPB Prov.Kalbar ) beliau menyampaikan hal-hal terkait dengan revisi anggaran diantaranya

PERDIRJEN No : PER-12/PB/2013 tanggal : 8 APRIL 2013 merupakan Petunjuk tekhnis revisi Anggaran Tahun 2013

KEWENANGAN REVISI ANGGARANA. Pagu BerubahNo. Uraian revisi DJA KanwilDJPBN1. Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN; 2. Lanjutan pelaks. Kegiatan yg dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; 3. Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN; 4. Penerimaan HLN/HDN setelah UU APBN TA 2013 ditetapkan; 5. Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; 6. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk satker BLU; 7. Pengurangan alokasi pinjaman luar negeri; 8. Perubahan pagu anggaran pembayaran subsidi energi; 9. Perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang.

B. Pagu Tetap

No. Uraian revisi DJA Kanwil Eslon 1 KPA1. Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker; 2. Pergeseran antar Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker; 3. Pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker; 4. Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker; 5. Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Satker; 6. Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker; 7. Pencairan blokir/tanda bintang (*); 8. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht; 9. Penggunaan dana output Cadangan; 10. Perubahan/penambahan rumusan kinerja; 11. Perubahan komposisi pendanaan; 12. Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran K/L; 13. Pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); Keterangan : = kewenangan baru

= bersifat pengesahan

= status quo.

C. Ralat AdministrasiNo. Uraian revisi DJA KwlDJPBN1. Ralat kode akun sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama; 2. Ralat kode KPPN; 3. Perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau satker sepanjang kode tetap; 4. Ralat kode nomor register PHLN/PHDN; 5. Ralat kode kewenangan; 6. Ralat kode lokasi; 7. Ralat cara penarikan PHLN/PHDN; 8. Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI.

D. KEWENANGAN REVISI ANGGARANPERSETUJUAN DPRNo. Uraian revisi1. tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan;2. pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;3. pergeseran anggaran antar Kegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi dan/atau sisa anggaran swakelola;4. pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan Hasil (Outcome) Program;5. penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu;6. pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya; dan/atau7. pergeseran antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau antarprovinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi.

BATASAN REVISI ANGGARAN – Tidak mengurangi :1. Kebutuhan Biaya Operasional2. Alokasi Tunj Profesi Guru/Dosen dan tunj kehormatan Profesor3. Kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan/napi4. Pembayaran berbagai tunggakan5. RMP sepanjang paket pekerjaan masih on going6. Paket pekerjaan yg telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya shg menjadi minus. – Volume keluaran yang tercantum dlm DIPA tercapai dan tidak mengkibatkan pengurangan volume keluaran :1. Kegiatan Prioritas Nasional, dan/atau2. Kebijakan Prioritas Pemerintah yang telah ditetapkanBATAS AKHIR USUL REVISI DIPA PETIKAN Batas akhir usul revisi DIPA Petikan pada Kanwil DJPB tgl 18 Oktober 2013 Pengajuan usul pengesahan revisi DIPA Petikan yang bersumber dari PNBP, Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri dan Hibah Dalam Negeri serta Pinjaman Dalam Negeri tetap dapat diproses sampai dengan batas akhir pengajuan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir TA 2013.

Jumlah peserta yang hadir 105 orang yang berasal dari 14 Kantor Kementerian Agama Kabupaten /kota Se-Kalimantan Barat. Diantaranya Kasubbag Tata Usaha dan Operator Aplikasi Data Perencanaan (ADP) Kankemenag Kab/Kota dan madrasah negeri, Staf Penyusun ADP pada Bidang/Pembimas/Subbag Kanwil Kemenag Kalbar .Hadir dari Kantor Kemenag Kota Pontianak Kasubbag Tata Usaha Abdul Bar, S.Ag.

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.063014 detik
Diakses dari alamat : 10.1.7.64
Jumlah pengunjung: 747650
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.