Jumat, 22 Juni 2012, 14:45 –
Orientasi Teknis Mutasi dan Advokasi Harta Benda Wakaf

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional.

Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern.Atas dasar tersebut, maka Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalbar melaksanakan kegiatan Orientasi Teknis Mutasi dan Advokasi Harta Benda Wakaf Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung pada tanggal 18 s/d 20 Juni 2012 di aula Hotel Santika Pontianak.Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 orang peserta, terdiri dari : Penyelenggaran Zakat dan Wakaf Kab./Kota sebanyak 13 Orang; Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebanyak 15 Orang; Nadzir sebanyak 10 Orang; dan Penyelenggaran wakaf pada Kanwil Kemenag Prov. Kalbar sebanyak 2 Orang.Menuruk Drs. H. Abd. Rojak, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalbar bahwa Penyelengaraan Orientasi Teknis Mutasi dan Advokasi Harta Benda Wakaf Tahun 2012 di Kota Pontianak Kalimantan Barat Tahun 2012 berdasarkan Surat surat Dirjen Bimas Islam Depag RI Nomor : Dj. II.5/Kp. 02.3/233/2012 tanggal 4 Juni 2012 Perihal Orientasi Teknis Mutasi dan Advokasi Harta Benda Wakaf, dengan tujuan: pertama, untuk melakukan konsolidasi, sinkronisasi,dan sinergis terhadap tugas dan fungsi untuk proses mutasi/perubahan status dan pelayanan penyelesaian sengketa Wakaf; Kedua, Menyamakan presepsi peserta dalam prosedur tetap mutasi/perubahan status harta benda wakaf; Ketiga, Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa perwakafan dan Merumuskan mekanisme kerja dan sistempelaporan.

Beliau juga menambahkan “untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka panitia menyiapkan materi sebagai berikut: 1. Kebijakan Teknis Pemberdayaan dan Pengembangan wakaf; 2. Kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Dalam Perlindungan Harta Benda Wakaf; 3. Prosedur Teknis Advokasi Harta Benda Wakaf dan Permasalahnnya; 4. Kondisi dan Hambatan Permutasian/Perubahan Status Tanah Wakaf; 5. Upaya Advokasi Dalam Penyelesaian Sengkata Wakaf dan Prosedur Teknis Mutasi Harta Benda Wakaf dan Permasalahannya”.

Kegiatan Orientasi tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, H.M. Husain D Mahmud. Dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki wilayah seluas 146.807 km2 atau 146.807.000 m2 (7,53 dari luas Indonesia atau 1.13 kali luas pulau Jawa). Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan luas terbesar keempat setelah Irian Jaya, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. (Data Peta Dakwah Kalbar Tahun 2011).Melihat luas wilayah Kalimantan Barat di atas, tentu memiliki potensi tanah wakaf yang sangat besar. Berdasarkan data Kanwil Kemenag Prov. Kalbar tahun 2012, bahwa jumlah aset tanah wakaf Prov. Kalbar berjumlah 5.101 lokasi dengan luas 29.017.156 m2 atau 1,3% luas aset tanah wakaf nasional atau 19,79% luas Kalbar.

Dari jumlah tersebut, tanah wakaf yang sudah bersertifikat berjumlah 2.200 lokasi atau 4.625.500 m2. Sedangkan yang belum memiliki sertifikat masih mencapai 2.901 lokasi atau 23.325.902 m2. Ini menjadi tugas berat kita semua untuk segera memberikan kekuatan hukum tentang keberadaan tanah wakaf supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

Benurut Beliau “ada beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat diantaranya adalah Pertama, Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf. Husain Juga menambahkan bahwa Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. Kedua, Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang”.

Selanjutnya beliau berharap, dengan diselenggarakannya kegiatan Orientasi Teknis Mutasi dan Advokasi Harta Benda Wakaf Provinsi Kalimantan Barat ini peserta dapat Menyamakan presepsi dalam prosedur tetap mutasi/perubahan status harta benda wakaf serata mampu Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa perwakafan dan Merumuskan mekanisme kerja dan sistempelaporan.

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.107988 detik
Diakses dari alamat : 10.1.7.64
Jumlah pengunjung: 747178
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.