SINGKAWANG. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bekerjasama dengan Forum Peduli Ibu Pertiwi (FPIP) Kota Singkawang menggelar Forum Group Discussion atau Diskusi Kelompok Terfokus pada Rabu (1/2) di Hotel Dangau Singkawang.

Diskusi Kelompok Terfokus yang dilaksanakan ini mengangkat tema: "Menjaga Keharmonisan dan Menjaga Kedamaian di Kota Singkawang." Adapun peserta acara diskusi dihadiri sekitar 50 orang peserta yang terdiri dari seluruh Kepala Kantor Kecamatan Kota Singkawang, tokoh-tokoh agama, masyarakat dan tokoh adat yang ada di Kota Singkawang.

Ketua FKUB Kota Singkawang Baharuddin, SH bertindak selaku moderator diskusi menyampaikan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini ialah untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian Kota Singkawang mengingat beberapa minggu kedepan Kota Singkawang memiliki even besar seperti Cap Go Meh yang bertepatan dengan kegiatan kampanye terbuka pasangan calon walikota dan wakil walikota pada PILKADA 2017. "Mari kita bergandengan tangan menjaga keharmonisan dan kedamaian di Kota Singkawang yang kita cintai ini," ucapnya.

Diskusi berjalan dengan tertib dan lancar dengan beberapa pendapat dari peserta diskusi diantaranya mengajak semua tokoh untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga toleransi dan keharmonisan yang ada dengan senantiasa menjaga lisan dan perbuatan serta dengan menyeleksi semua isu/berita yang tersebar di masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar.

Akhirnya kegiatan diskusi ditutup dengan menghasilkan 5 (lima) poin kesepakatan bersama yaitu: (1) Sepakat untuk terus menerus memelihara keharmonisan, toleransi kerukunan serta menjaga kedamaian di 5 (lima) wilayah Kecamatan Kota Singkawang; (2) Sepakat untuk bersama-sama menjaga dan menghormati Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Kegiatan Ibadah Ritual Umat Beragama dalam mempertahankan Trilogi Umat Beragama di Kota Singkawang; (3) Sepakat untuk membangun komunikasi dan musyawarah untuk mufakat guna mencapai winwin solution bilamana terjadi konflik; (4) Sepakat untuk mendukung tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menciptakan stabilitas kecamatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat, serta seoptimal mungkin mengendalikan masyarakatnya agar tidak terprovokasi isu-isu yang menyesatkan; (5) Sepakat untuk menghormati hukum dan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan komitmen bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Jk/hms)