Kubu Raya Sosialisasi PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA 24 Tahun 2014 pada hari Kamis(18/9/2014) memasuki sesi pertama dengan narasumber Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Drs.H.M.Yunus HS dengan materi Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Pencatatan Nikah Rujuk Terkait Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dimulai jam sembilan pagi.

Drs.H.M.Yunus HS menyampaikan Esensi Perubahan Pp 47 Tahun 2004 Adalah Kepastian Hukum Perlindungan Pegawai Negeri Sipil untuk Pencegahan Gratifikasi. Solusi untuk Permasalahan tersebut maka Pemerintah Merivisi Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama dan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014.

Untuk Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan telah diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Menyangkut hal-hal teknis maka Kementerian Agama Membuat Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, Melakukan Kerjasama dengan Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri dengan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS), Membuka Rekening Bendahara Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak biaya nikah rujuk di luar kantor Urusan Agama Kecamatan, Mengusulkan Standar Biaya Khusus (SBK) penggunaan Biaya nikah rujuk.

Mengusulkan permintaan penyediaan Kode/ Akun khusus pengelolaan biaya nikah rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 dengan membuat Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (masih dalam proses).

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 terhadap pencatatan Nikah Rujuk adalah Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2014 telah diatur Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya NR, meliputi:

a) Pengelola;

b) mekanisme pengelolaan PNBP Biaya NR;

c) tipologi KUA Kecamatan;

d) perangkat pencairan;

e) pelaporan;

f) syarat bebas biaya nikah dan rujuk; dan

g) supervisi. Sosialisasi ini mengundang dua kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Adapun yang hadir sebagai peserta dalam sosialisasi ini terdiri dari Kepala Seksi Bimas Islam, Kepala KUA, dan staff perencanaan dan keuangan Bimas Islam. Sosialisasi ini dilaksanakan di Hotel Gardenia Jl. A. Yani II Kabupaten Kubu Raya. Peserta yang hadir dalam sosialisasi ini berjumlah 29 orang terdiri delapan orang dari Kota Pontianak, 10 orang dari Kabupaten Mempawah, dan 11 orang dari Kabupaten Kubu Raya. (Bond/KKR)