Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kopenda Kantor Kemenag Kota Pontianak saat ini sudah memiliki Surat Izin Usaha Simpan Pinjam. Dengan terbitnya izin tersebut, koperasi yang beralamat di Jalan Zainuddin Nomor 4 Pontianak ini pembinaan dan pengawasannya berada di bawah wewenang Kementerian Koperasi dan UKM.

Hal tersebut disampaikan langsung Ketua KPN Kopenda, Mas Hadran AMd yang ditemui di Kemenag Kota Pontianak, Selasa (5/1/2016). Mas Hadran mengatakan bahwa Izin Usaha Simpan Pinjam tersebut diterimanya langsung dari petugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak.

Lebih lanjut Pengawas PAI Kantor Kemenag Kota Pontianak ini menuturkan, Surat Izin dengan Nomor: 518/13/SISP/D-PPK-UKM/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani langsung Wali Kota Pontianak Sutarmidji atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Beberapa waktu sebelumnya, Pengurus KPN Kopenda telah mengajukan permohonan untuk penerbitan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Sesuai surat edaran yang diterima pengurus, surat permohonan izin ditujukan kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pontianak.

Terkait hal tersebut, Mas Hadran pernah menyampaikan bahwa terhitung sejak tanggal 8 Januari 2016, koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam, apabila tidak mempunyai izin usaha simpan pinjam, pembinaan dan pengawasannya bukan wewenang Kementerian Koperasi dan UKM, karena dianggap bukan usaha simpan pinjam.

Artinya lanjut Mas Hadran, bagi koperasi simpan pinjam yang tidak mengajukan izin sebelum tanggal tersebut dipersamakan dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan harus mengajukan izin usaha LKM atau Perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat, dan menjadi pengawasan OJK.*(Sumi/Ptk)