SAMBAS-Untuk mengantisipasi aliran atau faham yang menyimpang dari ajaran Islam, Kantor Kementerian Agama Kab. Sambas melalui Penyelenggara Syariah menyebarkan surat edaran bersama Sekjen Kemenag RI, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Jaksa Agung RI, Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016; Nomor KEP-043/A/JA/02/2016; Nomor 223-865 Tahun 2016 tentang Perintah dan Peringatan Kepada Mantan Pengurus, Mantan Anggota, Pengikut dan/atau Simpatasin Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara untuk Menghentikan Penyebaran Kegiatan Keagamaan yang Menyimpang dari Ajaran Pokok Agama Islam.

Surat edaran bersama ini diberikan kepada seluruh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kab. Sambas untuk dijadikan pedoman dalam menghentikan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kab. Sambas. Ini disebarkan ke stakeholder masing-masing berdasarkan rapat koordinasi Pakem Kabupaten Sambas, terang Juanda, S.HI Penyelenggara Syariah Kantor Kemenag Kab. Sambas ketika ditemui diruang kerjanya (09/05).

Tim koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) Kab. Sambas yang diketuai Kepala Kejaksaan Negeri Sambas terdiri dari instansi pemerintah, organisasi keagamaan, majelis adat dan intelijen.

Juanda lebih lanjut menjelaskan bahwa tugas tim Pakem Kab. Sambas adalah menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang aliran kepercayaan atau aliran keagamaan di masyarakat. Kemudian meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran masyarakat untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum.

Adapun tugas tim Pakem yang ketiga mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggungjawab, jelas Juanda. Juanda berharap masyarakat proaktif dalam hal ini, jika ada yang kelihatan menyimpang segera dilaporkan ke KUA Kecamatan atau ke Kantor Kemenag Kabupaten. (rdn).