Sesuai agenda yang telah disiapkannya pada Selasa, 12 Januari 2021 yang lalu, Rianto menggelar rapat bersama stafnya, Penyuluh Agama Katolik dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik. Dua agenda yang disampaikannya yaitu Evaluasi Penyerapan Anggaran sesuai DIPA tahun 2020 dan Penjelasannya tentang program kegiatan sesuai DIPA 2021.

Menurut Rianto penyerapan keuangan di tahun DIPA 2020 khusus Satker yang dipimpinnya mencapai 95 % sesuai hasil monitoring tingkat Bimas Katolik Kantor Wilayah Propinsi  Kalimantan Barat dan Nasional. Presentase penyerapan yang belum mencapai 100%  itu ditegaskan Rianto bahwa tidak terealisasinya pembayaran tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS bulan Juli Agustus, September, Oktober, November dan  Desember 2020 dengan alasan keterlambatan keluarnya revisi DIPA 2020 untuk tunjangan tersebut yang nota bene baru muncul pada tanggal 29 Desember 2020 dan juga nama Kabupaten Ketapang tidak termasuk dalam surat dispensasi dari Kementerian Keuangan.

Presentase penyerapan anggaran DIPA tahun 2020 yang lalu oleh Rianto menjadi acuan perbaikan kinerja di Satuan Kerja yang dipimpinnya untuk DIPA tahun 2021. Penjelasan tentang program kerja sesuai tersirat dalam DIPA tahun 2021 secara terperinci kepada peserta rapat untuk dipahami dengan baik dan benar dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Rianto menambahkan bahwa mulai bulan Februari dan Maret 2021 ada 4 kegiatan yang harus dilaksanakan yakni Bantuan Sosial, Pembinaan Keluarga Katolik Sejahtera, Pembinaan Kompetensi Profesionalitas Guru PAK SMP semester I dan Pembinaan Kompetensi Profesionalitas Guru PAK SMA/SMK Semester II. Harapannya agar 4 kegiatan yang sudah direncanakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19.