Minggu, 25 Agustus 2019, 20:45 irwanprasetya

Kepala Kantor Kemenag Kab. Sintang H. Anuar Akhmad, S.Ag menerima Kunjungan Silaturahmi Ketua Pengadilan Agama (PA) Sintang Rukayah, S.Ag, beserta rombongan. Dalam penerimaan kunjungan tersebut Ka.KanKemenag didampingi Plh Ka.Subbag TU H. Koliq, S.Ag, Kepala Seksi Bimas Islam H. Anang Nurkhalis, SE, S.HI, Kepala KUA Kec. Sintang Nijo, S.Ag dan Penyuluh Agama Islam Slamet Turmudzi, S.Ag di aula KUA Kec. Sintang, pada hari Jum’at  23/8.

Ketua PA Sintang Rukayah, S.Ag, dalam kunjungannya menjelaskan bahwa kedatangannya ke Kantor Kemenag Sintang sebagai silaturahmi sekaligus berdiskusi mengenai PMA no.19 Tahun 2018. Ia berharap kerjasama antara kantor Kemenag Kab. Sintang khususnya dengan Bimas Islam yang menaungi KUA Kecamatan dapat terbangun dengan baik. Menurutnya terkait perceraian dan itsbat nikah ada juga hal yang penting berdasarkan PMA no.19 Tahun 2018 yang terdapat pada pasal 34 yaitu Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan.

Dua institusi ini pastilah memerlukan sinergitas dan kerja sama yang saling menunjang, “kita semua berharap melalui kegiatan bimbingan perkawinan yang terus diselenggarakan terhadap calon pengantin dapat menurunkan tingkat perceraian, dan data calon pengantin berdasarkan data yang valid karena telah menggunakan aplikasi online yang berbeda dengan tahun tahun sebelum menggunakan aplikasi online sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam data catin”, ujarnya.

Sementara itu Ka.KanKemenag Kab. Sintang H. Anuar Akhmad, S.Ag juga menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan ini penting bagi yang akan menikah atau membutuhkan informasi tentang perkawinan. Adapun latar belakang pertimbangan Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan ini untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa.

Dari data perkara yang masuk dapat diperoleh gambaran bahwa  pencatatan perkawinan selama ini menyisakan berbagai problem ketika harus disinergikan dengan data kependudukan. Problem tersebut berawal dari ketidakakuratan identitas ketika dikaitkan dengan dokumen pribadi yang bersangkutan yang lain seperti ijazah dan e-KTP

Di akhir pertemuan tersebut, H. Anuar Akhmad, S.Ag berharap yang menjadi pembicaraan ini bisa ditindak lanjuti, apa yang menjadi keinginan Pengadilan Agama Sintang adalah keinginan kita bersamama, tutupnya.