Kubu Raya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan keseriusannya dalam pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA 24 Tahun 2014.

Maka pada hari Kamis(18/9/2014), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat melalui Bidang Urais dan Binsyar mengundang dua kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya untuk mensosialisasikan peraturan tersebut.

Adapun yang hadir dalam sosialisasi ini terdiri dari Kepala Seksi Bimas Islam, Kepala KUA, dan staff perencanaan dan keuangan Bimas Islam. Sosialisasi ini dilaksanakan di Hotel Gardenia Jl. A. Yani II Kabupaten Kubu Raya yang dimulai jam delapan pagi. Peserta yang hadir dalam sosialisasi ini berjumlah 29 orang terdiri delapan orang dari Kota Pontianak, 10 orang dari Kabupaten Mempawah, dan 11 orang dari Kabupaten Kubu Raya.

Turut hadir Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya H. Mudjazie Bermawie dan Kasi Bimas Islam Kabupaten Kubu Raya Drs. HM. Fauzi sebagai panitia dalam acara ini. Sambutan pertama oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya. Dalam sambutannya H. Mudjazie Bermawie mengucapkan selamat datang di Kabupaten Kubu Raya dan berterima kasih karena telah memilih Kubu Raya sebagai tempat sosialisasi ini.

Beliau berharap Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak selalu kompak dalam silaturahmi, berbagi informasi, dan koordinasi dalam kegiatan-kegiatan. Setelah itu dilanjutkan dengan sambutan Kabid Urais Binsyar dan membuka secara resmi acara sosilisasi ini.

Dalam sambutannya Drs.H.M.Yunus HS mengatakan latar belakang lahirnya PP tersebut adalah peristiwa yang menimpa salah seorang Kepala KUA di Kediri. Pada bulan Mei 2012, kepala KUA tersebut ditangkap oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kediri karena menerima biaya nikah di luar ketentuan.

PP Nomor 48 Tahun 2014 mulai berlaku tanggal 10 Juli 2014. Isi pokoknya adalah setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di KUA kecamatan atau di luar KUA kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah/rujuk, jelasnya. Saya minta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, katanya mengakhiri sambutan.

Para peserta sosialisasi ini mengapresiasi hadirnya peraturan tersebut yang dinilai memberikan keamanan dalam bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya nikah rujuk. (Bond/KKR)