Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, H. Ekhsan, S.Ag, M.Si tampil sebagai Narasumber menyampaikan Materi  UU 33 Tahun 2014 terkait Produk Halal pada acara Sosialisasi & Fasilitasi Sertifikasi Halal & Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat bertempat di Kota Singkawang tanggal 23 Juli 2020.

Dalam Pemaparannya, H. Ehsan mengatakan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

H. Ekhsan kemudian menjelaskan beberapa proses pembuatan sertifikat halal diantaranya :

  1. Pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) dimana untuk tingkat provinsi diajukan kepada Satuan Tugas (Satgas) Layanan Sertifikasi Halal Kanwil kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat  yang dilengkapi dengan dokumen: data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar bahan Produk yang digunakan, dan proses pengolahan Produk.
  1. LPH atas perintah BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
  2. Auditor Halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan Produk dan jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, LPH melakukan pengujian di laboratorium.
  3. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian LPH dilaporkan ke BPJPH
  4. BPJPH menyampaikan laporan LPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk melalui sidang Fatwa Halal.
  5. MUI bersama dengan pakar, unsur K/L, dan/atau instansi terkait melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan Keputusan Penetapan Halal Produk yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.
  6. Keputusan Penetapan Halal Produk dihasilkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima berkas hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari BPJPH.
  7. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Penetapan Halal Produk diterima dari MUI.

Lebih lanjut Ehksan mengatakan bahwa Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Dan Pelaku Usaha wajib memperpanjang masa berlaku Sertifikat Halal yang telah habis, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

“Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. Untuk itu bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal, wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan Produk, bagian tertentu dari Produk, dan/atau tempat tertentu pada Produk,” ujar Ekhsan.